Gerindra: 2019 Ganti Presiden Lebih Laku dari Jokowi 2 Periode

Gerindra: 2019 Ganti Presiden Lebih Laku dari Jokowi 2 Periode

Jakarta - Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade menuliskan pemerintah panik dengan adanya tagar '2019 Ganti Presiden'. Menurutnya, tagar 2019 Ganti Presiden lebih laku dibanding tagar 'Jokowi 2 Periode'.

"Saya rasa di era demokrasi urusan ini lumrah. Permasalahan muncul sebab tagar ini mendapat respons positif dari masyarakat, lebih laku dibanding tagar 'Jokowi 2 Periode' atau tagar Tetap Jokowi. Sehingga yang katanya surveinya tinggi, parpolnya banyak, mulai panik tagar ini direspons baik di medsos dan sekian banyak  daerah," kata Andre dalam diskusi di Restoran Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2015).

Baca juga: Habis Tagar 2019 Ganti Presiden Terbitlah 2019 Prabowo Presiden


Andre menyinggung kepanikan pemerintah memunculkan penolakan gerakan Ganti Presiden di sekian banyak  daerah. Penolakan tersebut juga disebutkan Andre sebagai format ketidaksiapan demokrasi.

"Kalau anda siap demokrasi, misalnya, yang nggak sepakat tagar bila 2019 Ganti Presiden dibuat Sabtu, ya silakan Minggu buat tandingan. Tapi, sebab kita nggak siap demokrasi, semua teknik dilakukan, aksi persekusi, premanisme, dan terdapat indikasi aparat ikut bermain untuk menyokong penghentian urusan ini," tutur Andre.

Baca juga: Massa Pro dan Kontra 2019GantiPresiden Lebur dalam Banyuwangi Damai


Dia menambahkan, tagar '2019 Ganti Presiden' tidak membawa isu agama, sampai-sampai sah-sah saja andai aspirasi lewat gerakan ganti presiden disuarakan di ruang publik.

"Kalau anda baca lirik lagu maupun pernyataan ganti presiden, tersebut tidak ada kisah agama. Yang terdapat simpel, bahwa hidup dulu tak sulit dan menggali kerja susah, tapi sekarang mencari kerja kian susah. Intinya, tidak terdapat isu agama, hoax, fitnah terhadap pemerintah. Kalau pemerintah tak tertolong Go-Jek dan Grab, barangkali jutaan orang menganggur sekarang," kata Andre.

"Ini soal keterampilan kita menerima perbedaan. Mari anda anggap perbedaan ini bunga demokrasi. Tak butuh saling cegah, persekusi, diskriminasi. Begitu pun aparat yang bermukim melokalisir, dan tak butuh jadi wasit pemilu," lanjutnya.